Kode Etik Penyelengaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kewajiban

  1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang menghalangi atau mempersulit pelayanan;
  3. Bersikap dan bertingkah laku profesional, tegas, responsif, transparan, dan santun;
  4. Melakukan kegiatan pelayanan yang sesuai dengan penugasan;
  5. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  6. Menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas institusi;
  7. Terbuka untuk menghadiri benturan kepentingan;
  8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
  9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
  10. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
  11. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
  12. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawab sebagai penerima layanan publik;
  13. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelanggaraan pelayanan publik;

Etika Pelayanan

  1. Adil dan tidak diskriminatif;
  2. Bersikap cermat, santun dan ramah;
  3. Tegas, handal, cepat, dan tepat;
  4. Profesional;
  5. Tidak mempersulit, dan;
  6. Membuka diri, bersikap simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

Larangan

  1. Melakukan peraktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  2. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (FAVORITISME) kepada kelompok tertentu / perorangan;
  3. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
  4. Meminta dan atau menrima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan (KICKBACK), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
  5. Menjadi perantara / calo bagi pihak lain dengan mendapatkan imbalan berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
  6. Menghilangkan, memalsukan dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara / organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
  7. Menerima pemberian hadiah imbalan dalam bentuk apapun berkaitan tugas dan fungsinya;
  8. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sanksi Kode Etik

  1. Setiap pegawai yang dengan jelas terbukti melanggar kode etik dikenakan saknksi administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan surat perjanjian kerja;
  2. Setiap pegawai yang dengan jelas terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi disiplin berdasarkan peraturan perundang-udangan maupun berdasarkan surat perjanjian kerja.